Share Button

Pada masa reses sidang ke-1 Tahun 2017 ini, politisi PKS Tubagus Ridwan Akhmad menyerap aspirasi warga kota serang dengan mengunjungi warga di Dapil Cipocok Jaya. Acara yang bertempat di Saung Tani Gapoktan Remaja Mandiri Kelurahan Tembong pada Rabu (12/4).

Acara ini dihadiri oleh ketua Gapoktan Deni, Ketua RT Sukri, Ketua RW Saribi, Ketua DPRa PKS Tembong Roheli serta Puluhan Anggota Gapoktan Remaja Mandiri.

Sebagian besar warga dan puluhan anggota Gapoktan mengeluhkan terkait minimnya pemahaman masyarakat tentang BPJS karena tidak adanya sosialisasi baik dari pemerintah maupun dari BPJS itu sendiri.

“Masih banyak sebagian besar warga kami yang tidak mampu belum tercover oleh BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran pemerintah” Alias gratis ujar Sukri Ketua RT 03 Tembong Sawo. Senada dengan Sukri, Saribi selaku Ketua RW 02 Tembong menambahkan, banyak warga kami yg sudah mendaftar melalui kader posyandu, ada yang sudah 1 tahun tapi sampai sekarang kartunya belum terbit juga, disaat sakit warga kami kebingungan untuk berobat karena kalau biaya sendiri tidak mampu, Mohon Kepada Pak Dewan untuk disampaikan aspirasi kami ini” ujarnya.

Tubagus Ridwan Akhmad Selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Daerah Pemilihan Cipocokjaya Mengakui bahwa Ketidaktahuan masyarakat akan mekanisme kebijakan BPJS Kesehatan karena minimnya sosialisasi baik dari pemerintah maupun BPJS itu sendiri. Ridwan menambahkan masih banyaknya warga miskin di Kota Serang yg belum terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI APBD karena carut marutnya sistem pendataan dan distribusi kartu BPJS kepada masyarakat tidak mampu.

“Tahun 2016 yang lalu kami anggarkan untuk 40.000 warga tidak mampu tetapi realisasinya hanya baru sekitar 40% saja kartu BPJS yg sudah terdistribusi, jadi wajar saja ada masyarakat tidak mampu mengeluhkan BPJS sudah daftar melalui RT satu tahun lalu akan tetapi hingga detik ini mereka belum memegang kartunya” tambah Ridwan.

Baca juga  Kampung Dolanan, nostalgia permainan tradisional

Untuk itu Ridwan berjanji  bahwa Komisi 2 akan memanggil Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS untuk membahas pendistribusian kartu BPJS. “Saya juga akan mendorong Badan Anggaran DPRD menambah quota penganggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kota”, kata Ridwan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *